Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah Konflik Sumber Daya Alam [Download pdf]

Judul Ebook : Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah Konflik Sumber Daya Alam

Tebal Ebook : 221 Halaman

Bahasa : Indonesia

Pemanfaatan sumber daya alam di berbagai sektor, selalu menyisakan permasalahan dan konflik masyarakat. Membuat masyarakat menjadi semakin miskin, baik akibat dari hilangnya akses masyarakat atas tanah, akses atas air bersih, serta akses atas sumber-sumber kehidupan lainnya di sekitar tempat tinggalnya; maupun akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta kelangsungan hidup generasi penerusnya. Pengadaan tanah untuk pembangunan mengakibatkan terjadinya penggusuran tempat tinggal dan lahan sumber kehidupan masyarakat, sehingga semakin meminggirkan dan memiskinkan masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini mayoritas belum terlindungi hak atas tanahnya. Selain itu, intimidasi, penganiayaan, penembakan, hingga penangkapan atau kriminalisasi terhadap perlawanan warga atas penindasan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, juga terus terjadi.

Tidak dipungkiri lagi, bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam baik laut maupun darat, yang tak terhingga. Namun, pola pembangunan di Indonesia belum memperlihatkan dampak yang signifikan terutama pengaruhnya terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih mengarah pada pola pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar, industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan tersebut didorong oleh arahan kebijakan yang tidak terlepas dari peran aktor-aktor non negara seperti lembaga keuangan internasional (IFIs) dan Trans Nasional Cooperation (TNC’s)/ Multi Nasional Cooperation (MNC’s) yang sarat dengan kepentingan ekonomi negara industri dan menempatkan Indonesia sebagai target pasar sekaligus target pengerukan sumber daya alam.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada investasi, yang merupakan bentukan dari negara – negara industri, telah memaksa pembangunan di Indonesia bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada ketersediaan modal, infrastruktur, pendidikan, industri, teknologi modern, dan pertanian modern. Ketersediaan modal ditumpukan pada utang dari IMF/WB/ADB, donor bilateral dan multilateral yang sebagian besar didominasi oleh negara – negara industri/maju. Tidak hanya permasalahan modal, pertumbuhan ekonomi tersebut juga mendorong investasi asing langsung secara besar – besaran di sektor manufaktur, dan eksploitasi sumber daya alam.

Untuk terjaganya iklim investasi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan – perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia. Jaminan keamanan tersebut diberikan dalam bentuk kebijakan, maupun penyediaan aparat keamanan/militer. Pemberian jaminan keamanan tersebut kemudian menguatkan peran militer, dimana keterlibatan aparat militer, kerap terjadi pelanggaran HAM, seperti intimidasi, penyiksaan, penembakan, pembunuhan, dan lainnya.