Panduan Pemantauan Perempuan terhadap Kebijakan dan Proyek Iklim [Download pdf]

Judul Ebook : Panduan Pemantauan Perempuan terhadap Kebijakan dan Proyek Iklim

Tebal Ebook : 78 Halaman

Bahasa : Indonesia

Perubahan iklim yang begitu cepat terjadi, mengakibatkan perempuan harus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Perempuan mengalami pengalaman yang berbeda dari laki-laki, karena dipengaruhi oleh peran gender yang selama ini telah dilekatkan kepada perempuan. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan perempuan sangat dekat dengan lingkungan alam. Air, udara dan tanah adalah komponen yang sangat melekat dan berpengaruhi secara langsung terhadap kehidupan keseharian perempuan. Akan tetapi, sampai saat ini inisiatif-inisiatif yang dilakukan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim belum sepenuhnya diakui oleh negara, baik dalam kebijakan maupun dalam program atau proyek iklim di Indonesia. Akibatnya, perempuan masih tidak terlibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan, termasuk terkait perubahan iklim. Berbagai pengalaman dan pengetahuan perempuan tersebut, tidak pernah dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan maupun program terkait perubahan iklim. Para pengambil kebijakan cenderung hanya memikirkan manfaat, keuntungan atau dampak positif saja, tetapi tidak melihat dampak dan kemampuan perempuan dalam meresponnya.

Banyaknya aliran pendanaan iklim yang masuk ke negara ini, jelas berimplikasi pada semakin masifnya proyek iklim dikembangkan di tanah Indonesia, khususnya di wilayah hutan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas, mulai menjadi ladang bagi proyek iklim, antara lain melalui skema REDD+. Namun, ternyata proyek iklim tersebut kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan baru di komunitas, terutama bagi masyarakat adat. Wilayah hutan yang dijadikan wilayah proyek iklim, kemudian tidak dapat diakses oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar wilayah hutan, termasuk masyarakat adat, padahal hutan merupakan rumah bagi masyarakat adat. Fungsi hutan selain sebagai ruang keanekaragaman hayati, yang terdiri dari berbagai ekosistem, juga sebagai penyedia bahan-bahan kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya longsor, dan tentu saja sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan . Begitupun bagi perempuan, di mana hutan sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyedia sumber- sumber kehidupan dan ekonomi mereka. Pembatasan ruang tersebut, menjadikan perempuan semakin kehilangan akses dan kontrol atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya.

Hak-hak masyarakat adat dan perempuan adat sering diabaikan bahkan dilanggar oleh negara. Seperti hak dalam mendapatkan akses informasi terhadap proyek, tidak pernah diminta persetujuannya, dan kalaupun pernah, mereka hanya cenderung diposisikan sebagai penerima dari hasil keputusan pemerintah. Juga, hak dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, bahkan kebiasaan-kebiasaan/tradisi secara perlahan mulai terkikis. Contohnya dalam skema REDD+. Walaupun secara eksplisit, program REDD+ belum dijalankan atau masih tahap persiapan infrastruktur dan uji coba proyek, tetapi beberapa proyek uji coba tersebut pada praktiknya mulai mengarah pada pelaksanaan REDD. Sayangnya, pelaksanaan uji coba proyek tersebut mulai menimbulkan permasalahan di sejumlah wilayah.

Dalam rangka mengupayakan adanya jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam kebijakan dan proyek iklim, keterlibatan perempuan harus dipastikan. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mengembangkan standar aturan perlindungan perempuan dalam proyek iklim. Standar aturan perlindungan tersebut harus dijamin di dalam kebijakan iklim (Standar Aturan Perlindungan Perempuan dapat dilihat di dalam Lembar Info 4). Dalam upaya untuk memastikan terlaksananya standar aturan perlindungan tersebut, masyarakat, khususnya perempuan perlu disediakan alat untuk dapat melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan proyek iklim di wilayahnya. Untuk itu, Solidaritas Perempuan mengembangkan panduan langkah-langkah pemantauan kebijakan dan proyek iklim, berdasarkan standar aturan perlindungan perempuan tersebut.