Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat [Download pdf]

Judul Ebook : Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat

Tebal Ebook : 143 Halaman

Bahasa : Indonesia

Kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia, telah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini. Setidaknya lima tahun terakhir, pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh jamaah Ahmadiyah, namun juga umat Kristiani, bahkan belakangan dialami oleh pemeluk Syiah, di Sampang Madura.

Laporan ini menemukan fakta dan data bahwa Jaminan atas Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah [selanjutnya disingkat KBBB] di Indonesia terus memburuk. Lebih dari itu, akibat pelanggaran hak tersebut, korban yang rata-rata merupakan kelompok minoritas juga menghadapi beragam persoalan lainnya, diantaranya terusir dari tempat tinggalnya,kehilangan harta benda, tidak dapat melanjutkan pendidikan, mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan dan negara, hingga pelanggaran hak-hak fundamental, semisal menjadi korban pembunuhan dan beragam bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.

Laporan ini mengkaji beberapa kasus dengan pendekatan HAM untuk mengidentifikasi lebih mendalam peran dan tanggung jawab negara, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta dugaan pelanggaran HAM berat dalam isu KBBB di Indonesia. Adapun kasus-kasus yang diangkat dalam laporan ini diantaranya: Kasus Dayah Al-Mujahadah di Aceh; Kasus Tengku Aiyub di Aceh; Penutupan enam belas gereja dan tempat ibadah di Aceh Singkil; Kasus penutupan Gereja Bethel Indonesia [GBI] di Kuta Alam Banda Aceh; Kasus Penyerangan Ahmadiyah oleh FPI di Makassar.

Selain kelima kasus tersebut, laporan ini juga membangun kerangka hukum dan HAM untuk menganalisis dugaan pelanggaran HAM berat berupa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik [2011] dan kasus Syiah di Kabupaten Sampang Madura [2009-2011].

Laporan ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor mendasar kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan keyakinan di Indonesia. Faktor pertama, negara dalam hal ini pemerintah serta alat kelengkapannya, tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan yang utuh ketika berhadapan dengan isu ini. Fakta ini terlihat bahwa disatu sisi pemerintah memiliki catatan yang cukup baik, khususnya dalam hal promosi HAM, yakni berupa ratifikasi beberapa instrumen penting hukum HAM internasional untuk memperkuat sistem hukum nasional.